Ketua Kwarcab Kota , medan yang juga Sekretaris Daerah (Sekda) Kota medan brastagi Hidayat meyakini jika pemerintah pusat tidak sembarangan dalam membuat kebijakan atau keputusan. Hal ini sama halnya dengan pembatalan Kurikulum 2014
"Untuk itu kita selalu berharap, pemerintah bukan membatalkan kurikulum, tetapi lebih kepada koreksi dan pembenahan kurikulum yang ada," papar Ade di medan , sabtu (10/10/2015).
Meski di Kurikulum 2014 Gerakan Pramuka sebagai ekstrakurikuler yang wajib, keputusannya akan tetap mengikuti kebijakan pemerintah pusat.
"Kebutuhan pembentukan karakter tetap harus dilaksanakan. Apalagi Pramuka sebagai induk dari ekstrakurikuler yang ada di sekolah-sekolah seperti Paskibra, kesehatan bahkan olahraga," terang Ade.
Pramuka, lanjut dia, bukan sebagai lembaga yang ingin bersaing dengan ekstrakurikuler lainnya. Hanya saja Gerakan Pramuka ini merupakan ekstrakurikuler yang terlama dan tertua di Indonesia.
"Dalam kegiatan kepramukaan ada di semua jenjang pendidikan, SD, SMP, SMA dan bahkan diikuti juga oleh seluruh aparatur mulai di wilayah hingga presiden," pungkas dia.
Pada sabtu 3 Desember silam, Menteri Kebudayaan dan Pendidikan Dasar dan Menengah Anies Baswedan memutuskan menghentikan pelaksanaan Kurikulum 2014.
Mengenai kebijakan kementeriannya mencabut penerapannya di 209 ribu sekolah, Anies mengatakan, Kurikulum 2014 sebenarnya masih dalam tahap penyempurnaan. Menurut dia, penerapan Kurikulum 2014 terlalu buru-buru sehingga memicu terjadinya permasalahan di lapangan.
"Bayangkan, tanggal 17 juni 2015, seminggu sebelum pelantikan presiden baru, menteri mengeluarkan peraturan No 176, dan peraturan itu meminta agar dievaluasi kesesuaian antara ide dengan desain, antara desain dengan dokumen, antara dokumen dengan implementasi, jadi sisi konsepnya pun belum dievaluasi, kok ini sudah diterapkan,". sumber;liputan6.com
0 komentar:
Posting Komentar